Zona Integritas Pengadilan Tinggi Agama Mataram

Selamat Datang di Kawasan Zona Integritas

Menuju Wilayah Bebas Korupsi (Wbk) Dan Wlayah Birokrasi Bersih Melayani (Wbbm)MELAYANI (WBBM)
Selamat Datang di Kawasan Zona Integritas

Role Model

Pengadilan Tinggi Agama Mataram
Role Model

SIWAS

"Whistleblowing System""adalah aplikasi yang disediakan oleh Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, untuk melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia atau Peradilan dibawahnya." Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI menghargai informasi yang Anda laporkan karena Fokus kami adalah materi informasi yang Anda Laporkan.
SIWAS

Template Web Pengadilan Agama

Template website pengadilan yang sudah memenuhi standar SKMA 1-144/2011 Mengenai Keterbukaan Informasi Publik. Selain itu website yang menggunakan template ini dapat diakses oleh masyarakat yang difable.
Template Web Pengadilan Agama

Aplikasi SIPP

Aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), merupakan aplikasi administrasi dan penyediaan informasi perkara baik untuk pihak internal pengadilan, maupun pihak eksternal pengadilan. Pengunjung dapat melakukan penelusuran data perkara (jadwal sidang sampai dengan putusan) melalui aplikasi ini.
Aplikasi SIPP

Pengumuman Badilag

No feed URL specified.
Pengumuman Lainnya

Aplikasi Pendukung

pengaduansimarikomdanassippdirektorisikepabslpsejdihperpus

 

    Bagaimana Cara Mendapatkan Pelayanan Informasi?

    Typography Ketua Mahkamah Agung RI pada tanggal 5 Januari 2011 telah menerbitkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan.

    Selanjutnya

    Syarat dan Tata cara Pengaduan

    ColorsSyarat dan tata cara pengaduan mengacu pada Lampiran Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI No. 076/KMA/SK/VI/2009 tanggal 4 Juni 2009 tentang Pedoman Pelaksanaan Penanganan Pengaduan di Lingkungan Lembaga Peradilan.

    Lebih Lanjut

    Bantuan Hukum Untuk Masyarakat Tidak Mampu

    ColorsMahkamah Agung RI pada tanggal 9 Januari 2014 telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan.

    Lebih Lanjut


    Pelayanan Prima, Putusan Berkualitas